Jakarta, Indexindonesia.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh kepala daerah terkait pernyataannya yang memicu polemik soal simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan.
Permintaan maaf ini disampaikan langsung dalam rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin (3/11/2025).Purbaya menegaskan bahwa maksud dari pernyataannya sebelumnya sama sekali bukan untuk menyerang atau menyudutkan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, dorongan yang ia sampaikan bertujuan agar dana daerah yang mengendap dapat segera diserap untuk mempercepat perputaran roda ekonomi nasional.
“Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat,” tegas Purbaya di hadapan para anggota DPD. “Supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi, kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf,” imbuhnya, disambut riuh oleh para audiens.
Fokus pada Percepatan dan AkuntabilitasLebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa percepatan realisasi anggaran di daerah merupakan langkah krusial agar manfaat fiskal dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun, ia sekaligus mengingatkan agar proses penyerapan dana tersebut harus dilakukan secara akuntabel dan terhindar dari penyelewengan.
Dengan gaya bicaranya yang khas, Purbaya memberikan motivasi, “Tapi kerja yang bener lah. Habisin tuh duit. Jadi, hanya itu yang seharusnya ada di kepala kita semua di sini, kita memanfaatkan, memaksimalkan uang yang ada.
“”Safari Anggaran” ke K/LTidak hanya fokus pada pemerintah daerah, Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya aktif mendorong kementerian dan lembaga (K/L) pusat untuk mempercepat penyerapan anggaran. Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini menyebut aktivitasnya sebagai “safari” ke berbagai instansi pusat guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif.
“Saya safari ke satu kementerian ke kementerian lain, yang disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain,” tuturnya.
“Saya nggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka,” pungkas Purbaya menegaskan.Langkah-langkah pro-aktif ini, menurut Purbaya, dilakukan semata-mata untuk menjaga sinergi dan sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Harmonisasi ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi anggaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan.
Ims
