Surat Edaran Menteri PANRB tentang Pengadaan ASN Tahun 2023
Di antara Guru.com. Menteri Administrasi Negara dan Reformasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. B/521/M.SM.01.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Pengadaan aparatur sipil negara (APBN) tahun 2023.
Surat Edaran Pengadaan ASN (PNS dan PPPK) 2023 ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah.
V Surat Edaran Menteri PANRB No. B/521/M.SM.01.00/2023 tentang Pengadaan ASN Tahun 2023, Disadari bahwa untuk memenuhi persyaratan Aparatur Sipil Negara (PNS) pada instansi pemerintah tahun anggaran 2023, setiap instansi pemerintah wajib menyusun persyaratan jumlah dan jenis jabatan instansi pemerintah sipil yang menjamin tercapainya tujuan instansi pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri PANRB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, digabung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Kontrak Kerja.
Selain itu, persyaratan yang diusulkan untuk DSA FY2023 (CNS dan PPAC) perlu mempertimbangkan keberadaan anggaran pertumbuhan nol untuk ASN/AFA, dengan pengecualian implementasi DSA dalam layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. .
Namun usulan jabatan fungsional juga dapat ditawarkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditentukan tergantung ketersediaan alat seleksi.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan kepada ASN adalah sebagai berikut.
1. Instansi pusat
Menurut Surat Edaran Menteri PANRB No. B/521/M.SM.01.00/2023 tentang Pengadaan/Pengadaan ASN (CPNS dan PPPK) Tahun 2023 menunjukkan bahwa persyaratan yang diajukan didasarkan pada peta jabatan yang telah ditentukan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang telah mencapai batas usia pensiun tahun 2023 dan kesiapan/kapasitas anggaran dengan ketentuan sebagai berikut.
A. Otoritas Pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan PPAC;
B. Persyaratan CPNS yang diajukan hanya untuk jabatan di kejaksaan, kejaksaan, intelijen, dan dosen;
V . Mengacu pada huruf a, usulan persyaratan CPNS untuk jabatan pimpinan diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022;
e.Kebutuhan dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada persyaratan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
f. Usulan kebutuhan PPPC untuk jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri ANRB No. 158 Tahun 2023 dengan persyaratan kualifikasi sesuai dengan rekomendasi Pimpinan Agen; DAN
F. Kebutuhan tenaga medis mengacu pada data kebutuhan Kementerian Kesehatan.
2. Instansi daerah
Usulan kebutuhan didasarkan pada peta posisi yang ditentukan oleh PPK dengan mempertimbangkan jumlah ASN yang mencapai batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis wilayah, rasio penduduk terhadap ASN, rasio alokasi anggaran biaya pegawai dan kesiapan anggaran. /kemampuan dalam kondisi berikut:
A. Usulan kebutuhan PPEP diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang pendidikan dasar dan kesehatan pada satuan kerja di daerah terpencil, tertinggal dan terpencil. Usulan kebutuhan PPPK diprioritaskan untuk unit/unit operasi yang tidak mendapatkan tambahan alokasi pegawai baru dalam Pengadaan ASN 2022.
B. Usulan kebutuhan PPPC untuk jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional dan Keputusan Menteri ANRB No. 158 Tahun 2023 dengan persyaratan jenjang pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari Badan Pertimbangan.
V . Kebutuhan guru mengacu pada data kebutuhan Kemendikbud.
e.Kebutuhan tenaga medis mengacu pada data kebutuhan Kementerian Kesehatan.
3. Pemerintah mengajukan persyaratan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, pegawai eksisting, jumlah usulan persyaratan ASN, dan masa perjanjian kerja PPK melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret. April 2023.
4. Instansi harus melengkapi dokumen-dokumen berikut.
A. Tautan yang terakhir diinstal ke peta pekerjaan yang dapat diakses/diunduh.
B. Surat Usulan Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2023 yang ditandatangani oleh PPK;
V . Cetak detail penawaran dari aplikasi e-Formasi yang ditandatangani oleh PPK; DAN
e.Surat komitmen pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan pegawai, ditandatangani oleh PPK.
5. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 4(empat) disampaikan kepada Menteri PANRB melalui aplikasi elektronik paling lambat tanggal 30 April 2023.
6. Petunjuk Teknis terkait tata cara pengajuan persyaratan ASN Tahun Anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formulasi selama masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3(tiga).
Dalam hal Instansi tidak menyampaikan proposal sebelum waktu yang ditentukan, diindikasikan bahwa Instansi Pusat dan Daerah tidak melakukan pengadaan ASN tahun anggaran 2023.
Surat Edaran Menteri PANRB No. B/521/M.SM.01.00/2023 tentang Pengadaan ASN (PNS dan PPPK) Tahun 2023 Informasi lengkap dapat dibaca dan diunduh Di Sini.
Dengan demikian Surat Edaran Menteri PANRB tentang Pengadaan ASN Tahun 2023. Semoga ini bermanfaat.
