Beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Eric Tohir mengumumkan penawaran bebas bunga KUR untuk usaha mikro.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Senin, 20 Maret 2023, Eric Tohir mengatakan telah mengirimkan dua wamen untuk membahas usulan tersebut dengan Bank Indonesia (BI).
Usulan tersebut kabarnya mendapat lampu hijau dari Presiden Jokowi. Selain itu, disambut baik oleh Edi Sumiro selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia.
Namun, Eddie berharap kalimat tersebut tidak sekadar wacana. Dari wawancara yang dilakukan terpisah, Edie mendukung program KUR nol bunga, namun mempertanyakan beberapa hal. Terutama tentang permasalahan dari segi teknis penyaluran KUR.
Apakah proposal ini akan benar-benar dilaksanakan?
Tentunya usulan ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti OJK atau ahli kebijakan publik. Apa pro dan kontra dari penawaran bebas bunga KUR ini? Simak informasinya sampai habis!
tanggapan OJK
Diane Ediana Ray, Direktur Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, angkat bicara terkait hal tersebut. OJK mengaku belum melakukan pembahasan lebih dalam dengan Menteri BOOM. Terutama tentang konsep dasar atau skema CSD tanpa bunga.
Diane juga menyatakan bahwa perbankan sendiri merupakan lembaga bisnis yang perlu mencari keuntungan. Karena dana KUR yang disalurkan juga berasal dari dana masyarakat yang tentunya harus dibayar oleh Bank.
“Jadi dana masyarakat itu harus dibayar bank, sekarang bank hanya menyalurkannya ke debitur, jadi harus ada profit spread.
Tapi kalau yang dimaksud dengan subsidi, sampai sekarang kita baru mengetahuinya. Misalnya pinjaman kepada usaha rakyat, yang masih aktif dilakukan oleh negara, ada subsidi dari negara, jadinya beda, tapi intinya di subsidi,” kata Dian.
“Jujur saya tidak bisa mendengarkan, mungkin saya harus berkonsultasi dengan Pak Eric Tohir nanti untuk mengklarifikasi masalah ini.
Karena tentunya sebagian besar UMKM ini juga dibiayai oleh BPR. Ada juga bank BUMN, bank swasta dan bagian lainnya, yang intinya sepenuhnya adalah dana negara,” imbuhnya.
Baca Juga, Harapan UMKM, KUR Tanpa Bunga Bukan Sekedar Wacana!
Respon Keamanan BUMN
Tanggapan lain disampaikan oleh Herri Gunawan dan Toto Pranoto selaku pemerhati BUMN. Pertama, kita akan membahas pendapat Herri Gunawan.
KUR suku bunga 0% memiliki risiko yang tinggi
Herry berpendapat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait skema KUR tanpa bunga ini.
Karena proposal ini dianggap berisiko sangat tinggi dan berpotensi mengakibatkan kerusakan moral. Dalam ekonomi kerusakan moral itu adalah risiko bahwa salah satu pihak akan mengadakan kontrak dengan itikad buruk.
Herry menjelaskan, ada beberapa risiko yang bisa terjadi.
“Awalnya, pinjaman bisa dilihat sebagai hibah, tapi akhirnya ambruk. Kedua, bank nantinya dapat “mengalihkan” pinjaman yang jatuh tempo menjadi pinjaman khusus sehingga cadangannya lebih kecil dan efisiensi pinjaman lebih hijau, dan ketiga.
Kredit bisa disalurkan ke usaha mikro atau kecil yang didukung oleh usaha besar yang masuk dalam supply chain perusahaan, yang ujung-ujungnya tidak merata,” kata Herry saat rapat 3 Maret 2023 dengan Infobanknews.
Dia menilai, sebenarnya ada program serupa dengan skema CSD bebas bunga yang dijalankan BUMN. Misalnya PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan).
Dari segi efektivitas, program ini memanfaatkan potensi usaha mikro.
Herry yang mengusulkan untuk mengevaluasi program ini. Karena penawarannya sama yaitu pinjaman 0%, maka ketika disalurkan melalui BUMN, hanya berbeda. Sedangkan KUR melalui perbankan.
Baca Juga: KUR BRI 2023 Tolak 5 Bisnis Ini! Apa pun?
Micro CUR tanpa bunga tidak mudah
Selain Herri Gunawan, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto juga memberikan jawaban terkait 0% saham KUR ini.
Menurutnya, pinjaman 0% untuk usaha mikro bukanlah pekerjaan mudah. Mengingat Bank BRI dan Mandiri yang keuntungan banknya Rp 47,83 triliun dan Rp 31,88 triliun mendapatkan pendapatan bunga.
“Dari pendapatan bunga NIM (Marjin bunga bersih) 7,4% (Bank BRI), serta NIM Bank Mandiri sekitar 5%. Margin bunga bersih adalah metrik yang mengukur perbedaan pinjaman DAN suku bungaberarti NIM lebih tinggi nilai uang debitur juga semakin mahal,” jelasnya kepada Infobanknews.
Toto juga menjelaskan, sebagai bank terbesar di Asia Tenggara, DBS Singapura bisa menurunkan net interest margin menjadi 2,1% pada 2022.
“Karena portofolio beberapa bank besar bergantung pada pendapatan bunga yang tinggi, persyaratan Menteri BUMN hanya bisa efektif jika bersifat wajib. Artinya, ada himbauan pemerintah agar perbankan menerapkan kredit 0% untuk sektor mikro. Banding saja, menurut saya, tidak akan efektif,” imbuhnya.
penutup
Suatu kebijakan atau usulan kebijakan harus mendapat respon yang berbeda dari pihak yang berbeda. Hal ini tentu merupakan respon yang wajar, dan dapat mendorong kreatifitas kita sebagai masyarakat untuk berpikir dan merespon secara lebih cerdas.
Nah itulah beberapa pro dan kontra dari penawaran KUR bebas bunga yang dilontarkan Menteri BUMN Eric Tohir beberapa waktu lalu. Semoga informasi ini dapat membantu kita lebih memahami bisnis dan keuangan.
