“Akses KUR susah, padahal katanya program ini dirancang khusus untuk membantu UMKM!”
Mungkin inilah yang terlintas di benak sebagian UMKM yang kesulitan mengakses KUR.
Sebagai program kemasyarakatan, KUR bertujuan untuk mendorong UMKM agar lebih maju. Dengan persentase yang rendah dan plafon maksimal yang cukup tinggi, hal ini sangat menarik bagi masyarakat.
Bahkan, sejak Januari 2023, hampir setiap hari masyarakat antusias datang melalui jejaring sosial penyalur KUR untuk menanyakan kapan program ini dibuka.
Saat ini, dana KUR sudah mulai mengalir melalui berbagai bank BUMN, swasta, maupun lembaga lainnya. Namun sayangnya, tidak semua UMKM yang produktif dan sehat dapat memanfaatkan program pinjaman modal usaha ini.
Banyak UMKM yang kesulitan mengakses KUR
Ada kuota dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menerima pembayaran KUR yang ditawarkan.
Sedangkan bisnis tetap berjalan dan masih membutuhkan modal untuk berkembang. Sehingga wajar jika banyak UMKM yang mencari pinjaman modal alternatif selain KUR, meski berisiko tinggi.
“Sekarang masyarakat justru mencari alternatif lain selain meminjam karena kemudahan yang diberikan.
Dari apa yang saya pelajari, UMKM dapat mengajukan kembali pinjaman sebelum jatuh tempo. Itu justru menjebak mereka,” kata Hermawati Setörinni, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (AKUMANDIRI).
Banyak UMKM yang akhirnya memilih pinjaman karena sulitnya mengakses KUR. Mengapa?
Baca Juga, Pembayaran CSD 2023 Susah? Demikian disampaikan Direktur Usaha Mikro BRI!
1. Analisis kredit
Alasan pertama mengapa UMKM sulit mengakses KUR terkait dengan analisis kredit secara umum.
Menurut Hermavati, “Program KUR sudah bagus, tapi UMKM belum bisa memanfaatkannya. Persyaratan dan prosedur berbeda untuk bank, sehingga sangat sulit untuk menerapkan analisis kredit yang bersifat umum dan tidak khusus untuk peserta UMKM.
Bagi yang belum tahu, analisa kredit adalah proses menganalisa pinjaman dan keuangan calon peminjam. Hal ini dilakukan agar Anda dapat mengukur tingkat risiko dari pinjaman yang ingin Anda berikan.
2. Bank menetapkan agunan meskipun plafonnya rendah
Selain analisa kredit secara umum, KUR menjadi semakin sulit karena ada beberapa bank yang membutuhkan agunan dari UMKM. Padahal menurut aturan, agunan hanya diberikan kepada debitur dengan jumlah pinjaman besar, yakni lebih dari 100 juta rupiah.
“Tidak ada jaminan dalam persyaratan pengajuan pinjaman, namun setiap bank tetap memberikan jaminan, meski dengan jumlah yang kecil,” kata Hermavati.
Jadi kenyataannya masih ada bank/distributor CSD yang menyiapkan agunan untuk debitur dengan plafon rendah. Logikanya tentu saja hal ini menimbulkan kesulitan bagi UMKM, khususnya UMKM super mikro yang produktif dan sehat namun belum memiliki agunan.
Nasehat pemerintah
Dari sisi itu, Hermavati mengajukan proposal kepada pemerintah terkait penyaluran KUR tahun ini.
“Negara tidak hanya menjalankan program, tapi juga melakukan pengawasan perbankan melalui OJK,” imbuhnya.
Ketua Umum AKUMANDIRI berharap pemerintah melalui OJK dapat mengontrol penyalur KUR dalam melakukan analisa kredit agar tidak membebani UMKM.
Selain itu, ia juga berharap pemerintah memberikan edukasi yang berdampak pada literasi keuangan UMKM. Hal ini penting untuk memastikan UMKM memahami betul apa saja persyaratan dan bagaimana mengelola dana KUR yang diberikan.
Baca Juga: Wah Ada yang BARU: Aturan KUR BRI Berubah 2023
Kesimpulan
Jadi dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya program CSD adalah program yang baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataannya masih sulit bagi UMKM untuk mengakses KUR.
Menciptakan KUR yang adil dan merata yang berdampak berkelanjutan bagi UMKM memang tidak mudah. Masih ada hal-hal yang perlu terus dievaluasi, termasuk apa yang dikatakan oleh Ketua AKUMANDIRI di atas.
Kami berharap kritik dan saran berupa ini dapat diperhatikan oleh pemerintah, dan UMKM mampu naik ke level tertinggi.
Menurut Anda, apakah Anda setuju dengan pendapat dan usulan Ibu Hermavati?
